Kontroversi Kuota PPG 2025 dan Janji yang Dipertanyakan

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG 2025) kembali menjadi sorotan setelah muncul klaim bahwa kuota 800 ribu peserta hanya omong kosong. Banyak guru yang berharap bisa mengikuti program ini, tetapi kenyataan di lapangan tampak jauh dari janji yang telah disampaikan oleh pihak terkait.

Benarkah kuota sebesar itu hanya sekadar wacana? Apa dampaknya bagi guru honorer dan calon peserta PPG? Mari kita bahas lebih dalam.

Info Lainnya: Deep Learning dalam Transformasi Pendidikan Bersama Mendikdasmen

Apa Itu PPG dan Mengapa Kuotanya Jadi Perdebatan?

PPG adalah program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru agar memperoleh sertifikat pendidik yang diakui oleh pemerintah. Program ini sangat penting, terutama bagi guru honorer, karena sertifikat PPG menjadi syarat utama untuk diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak guru yang mengeluhkan bahwa kuota PPG tidak sebanding dengan jumlah pendaftar. Kini, dengan janji 800 ribu kuota PPG 2025, muncul pertanyaan: Benarkah kuota ini realistis?

Fakta di Balik 800 Ribu Kuota PPG 2025

Kuota Besar, tetapi Realisasi Tidak Jelas

Sejak diumumkan, 800 ribu kuota PPG 2025 dianggap sebagai angka yang sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk perbandingan:

• 2023: Kuota hanya sekitar 100 ribu peserta.
• 2024: Kuota meningkat tetapi tetap di bawah 200 ribu peserta.

Dengan lonjakan kuota sebesar ini, muncul pertanyaan: Dari mana sumber daya dan anggaran untuk mendukungnya?

Kesiapan LPTK dalam Menampung Peserta PPG

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah institusi yang melaksanakan PPG. Jika benar 800 ribu guru akan mengikuti PPG dalam satu tahun, apakah LPTK di Indonesia siap?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa:
✅ Fasilitas dan tenaga pengajar terbatas, sehingga sulit memenuhi kebutuhan peserta sebanyak itu.
✅ PPG daring memang memungkinkan peningkatan jumlah peserta, tetapi tetap memerlukan bimbingan dan evaluasi yang maksimal.
✅ Realisasi anggaran untuk PPG sering kali tersendat, sehingga banyak guru harus menunggu lama untuk bisa mengikuti sertifikasi.

Tidak Semua Guru Bisa Langsung Mengikuti PPG

Meskipun ada 800 ribu kuota, tidak semua guru otomatis bisa mendaftar. Beberapa syarat yang harus dipenuhi meliputi:

• Guru harus lulus seleksi administrasi dan akademik.
• Prioritas diberikan kepada guru honorer yang sudah mengabdi lama.
• Tidak semua daerah memiliki akses yang mudah ke LPTK penyelenggara PPG.

Banyak guru yang masih menunggu giliran sejak tahun-tahun sebelumnya, sehingga klaim penambahan kuota besar ini menjadi semakin dipertanyakan.

Info Lainnya: PDSS Bermasalah? Benarkah Ada Manipulasi Data Sekolah?

Dampak bagi Guru yang Menanti PPG 2025

Harapan Besar, tetapi Bisa Berujung Kekecewaan

Banyak guru yang antusias dengan janji 800 ribu kuota, berharap bisa segera mendapatkan sertifikasi dan meningkatkan karier mereka. Namun, jika janji ini tidak direalisasikan dengan baik, dampaknya bisa sangat besar, seperti:

• Kekecewaan massal di kalangan guru honorer yang sudah menunggu bertahun-tahun.
• Ketidakpercayaan terhadap sistem seleksi PPG dan janji-janji dari pemerintah.
• Ketidakpastian karier bagi guru-guru non-PPPK yang masih berjuang untuk mendapatkan status ASN.

Kesenjangan Pendidikan Bisa Meningkat

Jika PPG tidak berjalan sesuai rencana, akan ada dampak serius bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Guru yang belum mendapatkan sertifikasi bisa kesulitan dalam meningkatkan kualitas mengajar, sementara kebutuhan tenaga pendidik bersertifikat semakin meningkat.

Info Lainnya: Nvidia Bangun Sekolah AI di Indonesia! Siapkah Kita?

Apa Solusi agar PPG 2025 Tidak Jadi Omong Kosong?

Transparansi dalam Pengelolaan Kuota

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengumuman terkait kuota PPG benar-benar dapat direalisasikan . Jika memang 800 ribu kuota tidak memungkinkan , lebih baik dari awal disampaikan angka yang realistis agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan.

Peningkatan Kapasitas LPTK

Untuk mendukung kuota besar ini, pemerintah harus meningkatkan kapasitas LPTK , termasuk dengan:

• Menambah jumlah lembaga penyelenggara PPG di berbagai daerah.
• Menyebutkan metode pembelajaran berani yang efektif agar lebih banyak peserta dapat diterima.
• Merekrut lebih banyak pengajar dan fasilitator PPG agar kualitas pelatihan tetap terjaga.

Pemerataan Akses bagi Guru Honorer di Daerah

Salah satu tantangan utama dalam PPG adalah ketimpangan akses antara kota dan daerah terpencil . Pemerintah harus memastikan bahwa guru di daerah juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG , misalnya dengan:
✔ PPG berbasis keberanian yang lebih inklusif.
✔ Dukungan anggaran untuk biaya pelatihan dan perjalanan bagi guru di pelosok.
✔ Prioritas bagi guru yang telah lama mengabdi tetapi belum mendapatkan kesempatan sertifikasi.

Info Lainnya: Program Indonesia Pintar (PIP): Transparansi, Penyaluran, dan Pengawasan

Isu 800 ribu kuota PPG 2025 masih memuat besar. Jika benar-benar direalisasikan, ini bisa menjadi peluang besar bagi guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi dan meningkatkan karir mereka . Namun, jika hanya janji tanpa perencanaan yang matang, maka ini bisa menjadi kekecewaan besar bagi ribuan guru yang telah lama menantikan kesempatan ini.

Pemerintah harus memastikan bahwa PPG 2025 berjalan dengan transparan, realistis, dan sesuai kapasitas yang ada . Jika dilakukan dengan benar, program ini bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia .

Seperti yang dikatakan oleh salah satu guru kehormatan, “Kami membutuhkan kepastian, bukan hanya janji. Pendidikan Indonesia tidak boleh dipermainkan.”

Info Lainnya: Kurikulum Cinta: Langkah Menag Mencegah Pendidikan Berbasis Kebencian

Butuh informasi lebih lanjut tentang PPG 2025? Excellent Team siap memberikan pendampingan bagi guru dalam persiapan sertifikasi dan pengembangan karier! Hubungi kami sekarang!

KONSULTASI GRATIS DENGAN EXCELLENT TEAM SEKARANG!