Transformasi Sistem Pendidikan Dasar & Menengah: Zonasi dan Ujian Akan Diganti
Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bagi seluruh siswa. Salah satu fokus utama adalah transformasi sistem pendidikan dasar dan menengah, termasuk mengganti mekanisme zonasi dan ujian nasional. Kebijakan baru ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) berencana melakukan perubahan signifikan pada sistem pendidikan di Indonesia. Menteri Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa istilah “zonasi” dan “ujian” akan diganti dengan mekanisme baru yang lebih relevan dan efektif.
Info Lainnya: Pendidikan Indonesia 2025: Kebijakan Baru yang Wajib Diketahui
Mengapa Sistem Zonasi dan Ujian Perlu Diganti?
1. Kelemahan Sistem Zonasi
Sistem zonasi yang diperkenalkan pada 2017 bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, sistem ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti:
- Ketimpangan jumlah sekolah: Tidak semua wilayah memiliki distribusi sekolah yang merata, sehingga siswa di daerah tertentu kesulitan mendapatkan akses pendidikan berkualitas.
- Manipulasi data: Praktik manipulasi kartu keluarga untuk mengelabui jarak zonasi sering terjadi demi mendapatkan sekolah favorit.
- Kurangnya analisis demografis: Pelaksanaan zonasi belum sepenuhnya didasarkan pada data jumlah siswa dan kapasitas sekolah.
2. Masalah pada Ujian Nasional
Ujian nasional (UN) selama bertahun-tahun menjadi tolok ukur evaluasi pendidikan. Namun, sistem ini dinilai kurang relevan karena:
- Fokus pada hafalan: UN cenderung mengukur kemampuan akademik berbasis hafalan, bukan keterampilan berpikir kritis.
- Tekanan psikologis: Siswa dan guru sering kali menghadapi tekanan besar akibat pentingnya hasil UN bagi kelulusan.
- Ketidaksesuaian dengan kompetensi abad ke-21: Dunia kerja dan pendidikan modern lebih membutuhkan keterampilan problem solving, kreativitas, dan kolaborasi.
Rencana Penggantian Zonasi dan Ujian
1. Sistem Zonasi yang Diperbarui
Pemerintah sedang menyusun regulasi baru yang menggantikan sistem zonasi saat ini. Pendekatan baru ini akan mencakup:
- Analisis kebutuhan lokal: Pemerintah daerah diwajibkan menggunakan data demografis untuk menentukan distribusi sekolah dan siswa.
- Pemerataan infrastruktur: Fokus pada pembangunan sekolah baru di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan.
- Integrasi sekolah unggulan: Sekolah unggulan akan dikembangkan di setiap zona untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas, di mana pun mereka berada.”
2. Penggantian Ujian Nasional
Ujian nasional akan diganti dengan sistem evaluasi berbasis kompetensi. Fitur utama sistem baru ini meliputi:
- Penilaian berbasis proyek: Siswa akan diuji melalui tugas dan proyek yang mencerminkan keterampilan nyata.
- Asesmen formatif: Penilaian dilakukan secara berkala untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka.
- Integrasi keterampilan abad ke-21: Sistem baru akan fokus pada pengembangan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.
Abdul Mu’ti menambahkan, “Evaluasi baru ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan siap menghadapi tantangan dunia nyata.”
Menghapus Istilah Zonasi dan Ujian
Pada konferensi pers di Jakarta, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa konsep pengganti untuk istilah tersebut telah dirancang dan akan segera diumumkan. “Nantinya, tidak akan ada lagi kata-kata ‘ujian’ dan ‘zonasi’. Kami sedang mempersiapkan istilah pengganti yang lebih sesuai,” ujarnya pada Senin. Penghapusan istilah ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas sistem pendidikan, terutama dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Pengumuman Setelah Idul Fitri
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa peraturan terkait perubahan ini akan dirilis setelah Idul Fitri tahun 2025. “Setelah peraturan PPDB keluar, kami akan mengumumkannya. Semua sudah kami serahkan ke Presiden melalui Sekretaris Kabinet untuk diputuskan,” tambahnya. Perubahan ini diharapkan dapat segera diterapkan setelah melewati sidang kabinet.
Dukungan dari Wakil Presiden

Gibran juga mendorong pengembangan keterampilan digital bagi generasi muda, seperti coding, programming, dan digital marketing. “Kita harus memanfaatkan bonus demografi ini untuk menjadi ujung tombak menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Info Lainnya: Peluncuran Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
Dampak Transformasi pada Pendidikan Nasional
1. Pemerataan Akses Pendidikan
Pendekatan baru dalam sistem zonasi akan memastikan siswa di seluruh Indonesia memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Dengan mengganti ujian nasional dengan evaluasi berbasis kompetensi, siswa akan lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna dan aplikatif, bukan sekadar hafalan.
3. Mengurangi Stres Siswa dan Guru
Tekanan psikologis akibat ujian nasional yang tinggi akan berkurang, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi semua pihak.
4. Meningkatkan Relevansi Pendidikan
Dengan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja modern, lulusan sekolah dasar dan menengah diharapkan lebih siap menghadapi tantangan global.
Info Lainnya: Pelatihan Asesmen Diagnostik untuk Guru SD Tangerang Selatan
Tantangan Sistem Zonasi
Sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017 dengan tujuan pemerataan akses pendidikan. Melalui sistem ini, siswa diharapkan dapat bersekolah di lokasi terdekat dari tempat tinggal mereka. Namun, pelaksanaan sistem ini menghadapi tantangan, terutama di daerah yang memiliki jumlah sekolah terbatas. Hal ini memicu kritik dan permintaan untuk mencari solusi yang lebih inklusif.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Baru
1. Persiapan Infrastruktur dan Sumber Daya
Pemerintah perlu memastikan infrastruktur sekolah yang memadai, termasuk fasilitas belajar dan pelatihan guru untuk mendukung sistem baru.
2. Pelatihan Guru
Guru harus dilatih untuk memahami metode evaluasi berbasis proyek dan pendekatan pembelajaran yang mendukung keterampilan abad ke-21.
3. Kolaborasi Antar-Pihak
Implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah.
Solusi untuk Masa Depan Pendidikan
Langkah-langkah inovatif dalam sistem pendidikan diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur sekolah di wilayah tertentu. Dengan mengganti istilah “zonasi” dan “ujian,” pemerintah berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan adil bagi semua siswa di Indonesia.
Transformasi sistem pendidikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang kompeten dan siap bersaing di era global. Kita tunggu bersama pengumuman resmi terkait perubahan ini dalam beberapa bulan mendatang.
Transformasi sistem pendidikan dasar dan menengah melalui penggantian zonasi dan ujian nasional adalah langkah penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berkualitas di Indonesia. Meskipun tantangan tetap ada, dengan persiapan yang matang dan dukungan dari semua pihak, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa pendidikan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Info Lainnya: Dua Agenda Pelatihan untuk Guru SD di Tangsel: STEAM & SEL
Dukung transformasi pendidikan bersama Excellent Team! Kami menyediakan pelatihan guru dan konsultasi pendidikan untuk membantu Anda menghadapi perubahan sistem ini. Hubungi kami sekarang!
KONSULTASI GRATIS DENGAN EXCELLENT TEAM SEKARANG!