Pendahuluan

Baru-baru ini, Wapres Gibran memberikan sorotan tajam terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pernyataannya yang mendorong penghapusan sistem ini memunculkan diskusi hangat mengenai efektivitas, tantangan, dan masa depan pendidikan di Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kebijakan ini? Dan bagaimana langkah strategis untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil dan merata?

Info Lainnya: Skill Digital Gen Z: Panduan Pelatihan Efektif

Latar Belakang Sistem Zonasi

Sejak diberlakukan pada tahun 2017, sistem zonasi bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dan mendekatkan siswa dengan sekolah di lingkungannya. Namun, kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, termasuk manipulasi data alamat dan ketimpangan kualitas sekolah di berbagai wilayah. Wapres Gibran, dengan latar belakang sebagai mantan wali kota, melihat langsung persoalan ini dan mendorong perubahan mendasar.

Menurut data dan evaluasi para pakar, zonasi idealnya diterapkan jika kualitas sekolah, infrastruktur, dan tenaga pengajar merata. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Sekolah-sekolah favorit masih menjadi pilihan utama, sementara sekolah di zona lain seringkali kekurangan daya tarik karena fasilitas dan kualitas yang tertinggal.

Pro dan Kontra

Sistem zonasi tidak hanya menuai kritik tetapi juga memiliki manfaat yang patut diapresiasi. Keuntungan utamanya adalah pemerataan siswa berprestasi ke sekolah yang sebelumnya dianggap non-favorit. Hal ini diakui mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. Namun, kekurangannya, seperti keterbatasan pilihan sekolah bagi siswa berbakat dan minimnya fasilitas di beberapa wilayah, menjadi tantangan yang harus diatasi.

Rifky Praptama, seorang praktisi edukasi dan master trainer Excellent Team, memberikan pandangan menarik. Menurutnya, sistem zonasi ini ibarat membagi air dari sebuah tangki besar ke berbagai ember. Jika kualitas tangki buruk atau distribusi airnya tidak merata, maka ember-ember di ujung hanya akan mendapatkan sedikit atau bahkan air yang kotor. Di satu sisi, zonasi berfungsi seperti pipa yang mencoba mendistribusikan secara adil, tetapi jika ember itu sendiri rapuh atau berlubang (sekolah dengan kualitas buruk), maka air yang sampai pun tidak bisa digunakan dengan optimal. “Yang kita butuhkan bukan hanya memperbaiki pipa (zonasi), tetapi juga memastikan tangki utama memiliki kualitas air yang baik (standar pendidikan nasional) dan ember-ember yang kuat di setiap wilayah,” ujarnya. Dengan pendekatan ini, sistem zonasi dapat menjadi alat yang efektif jika disertai pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Dalam diskusi melalui sumber tayangan TV One yang melibatkan Komisi X DPR RI, akademisi, dan pemerhati pendidikan, salah satu solusi yang diusulkan adalah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menentukan sistem penerimaan siswa berdasarkan kebutuhan wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat fokus pada peningkatan standar pendidikan secara menyeluruh.

Info Lainnya: Manfaat Asesmen Diagnostik untuk Pembelajaran Inklusif

Solusi dan Langkah Strategis

1. Penguatan Infrastruktur Sekolah
   Pemerataan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar menjadi syarat utama keberhasilan kebijakan apa pun. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
2. Kemitraan dengan Sekolah Swasta
   Sekolah swasta bisa menjadi mitra strategis untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Insentif berupa subsidi operasional dan bantuan pendidikan dapat meningkatkan daya saing sekolah swasta.
3. Evaluasi dan Monitoring Berbasis Data
   Kebijakan yang diambil harus berdasarkan bukti nyata (evidence-based policy). Kajian yang melibatkan akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan kebijakan ini relevan dan tepat sasaran.
4. Diversifikasi Jalur Masuk Sekolah
   Selain zonasi, jalur berbasis prestasi dan afirmasi harus diperkuat. Sistem ini memastikan siswa dari keluarga kurang mampu atau berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang setara.
5. Digitalisasi dan Inovasi Pendidikan
   Mengintegrasikan teknologi seperti coding dan pembelajaran berbasis digital dapat menjadi bagian dari roadmap jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Perubahan sistem zonasi harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak, dan disertai langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Momentum ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan transformasi besar demi mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata. Harapannya, setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan layak.

Info Lainnya: Peningkatan Produktivitas Kerja dengan Bantuan AI: Alat yang Harus Dimiliki

Berdayakan diri Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat! Kunjungi situs web kami, konsultan pendidikan dan pelatihan pendidikan terkemuka. Dapatkan bimbingan ahli untuk menentukan jalur pendidikan dan pelatihan yang paling sesuai dengan potensi Anda. Masa depan pendidikan Anda dimulai di sini!

KONSULTASI GRATIS DENGAN EXCELLENT TEAM SEKARANG!